“Market Based Environmental Policies”

Kerusakan lingkungan sebagai bentuk eksternalitas nagatif sebuah aktifitas ekonomi dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan berbasis mekanisme pasar. Pendekatan berbasis mekanisme pasar adalah Penerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial. Pendekatan berbasis mekanisme pasar ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

· Cost effectivness – Pendekatan yang dapat memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha/industri apabila proses produksinya mampu mengurangi dan menurunkan polusi atau kerusakan lingkunagan. Dengan pendekatan ini mereka akan terus terdorong menurunkan polusi, karena semakin sedikit polusi yang mereka ciptakan, akan semakin sedikit pula pajak yang harus mereka bayar.

(more…)

“ Advocacy and Pluralism in Planning”

Dalam konsep pembangunan masyarakat, perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan kejadian di masa depan, menganalisa keadaan dan menyelesaikan masalah, bersifat rasional dan disusun dengan menggunakan metode tertentu, untuk memperkirakan sesuatu keadaan di masa depan berdasarkan data dan informasi masa lalu dan sekarang. Produk dan sebuah perencanaan dapat berbentuk unitary plan dan plural plan. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya bersifat unitary plan. Unitary plan adalah Perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah. Perencanaan ini biasanya bersifat tidak lengkap dan tidak memadai karena membutuhkan beban waktu, tenaga dan biaya yang terlalu besar. (more…)

“ Equity Planning”

Perencanaan ekuitas merupakan perencanaan yang bertujuan untuk melakukan redistribusi sumber daya yang ada dengan paradigma pemertaan atau ekuitas, redistribusi tersebut adalah proses redistribusi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin) secara ekonomi. Dalam melaksanakan perencanaan ini, perencana ekuitas tidak bisa melupakan atau harus mengikuti paradigma pemerataan dan partisipatori masyarakat. Dalam perencanaan ini, paradigma perencanaan tidak hanya cukup dengan menggunakan paradigma “growth”, ini dikarenakan permasalahan perencanaan pembangunan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi akan tetapi ada permasalahan lain yang muncul, dimana adanya ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi di masyarakat. Dengan latar belakang permasalahan munculnya ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi baik antar masyarakat, antara urban dengan rural maupun antar daerah.

(more…)

Kebijakan BLT

Masalah dan Dampak Kebijakan

oleh : Robby A. Sirait

Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen.

Disatu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana “cuma-cuma” yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi disisi yang lain kebijakan BLT ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini sangat riskan menciptakan karakter masyarakat yang salalu dimanja dan menjadi bangsa “peminta-minta”. Selain itu, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga sangat diragukan, apalagi kalau kita melihat bahwa landasan kenaikan BBM adalah kondisi deficit keuangan negara yang semakin membengkak (bertolak belakang dengan kebijakan BLT).

(more…)