“Pertumbuhan Ekonomi Yang (diklaim) Baik, Gagal Mengangkat Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” January 12, 2012

Pertumbuhan ekonomi Indonesia enam tahun terakhir dari tahun 2005 hingga 2010, diklaim pemerintah sebagai sebuah prestasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah (SBY). Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi enam tahun terakhir yang rata-rata pertumbuhannya sekitar 5,7 persen setiap tahunnya, memang bisa saja dikalim sebuah sebuah prestasi kebijakan perekonomian yang dijalankan pemerintah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertumbuhan ekonomi enam tahun belakangan ini mampu memberikan dampak yang berarti terhadap pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Idealnya sebuah pertumbuhan ekonomi bisa dianggap berprestasi apabila pencapaian angka-angka pertembuhan tersebut mampu mendrive peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan kerja  dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat.

Merujuk kepada data BPS menunjukkan besaran angka koefisien gini dari tahun 2005 hingga 2010 yang bergerak diantara level 0,33 s/d 0,38, yang bahkan diatas pencapaian tahun 2004 yg sebesar 0,32 ( peninggalan kinerja masa pemerintahan sebelumnya ) mengindikasikan bahwa selama enam terakhir pemerintahan SBY tidak mampu menyelesaikan permasalahan kesenjangan pendapatan. Jangankan menyelesaikan, menunjukkan sebuah indikasi ke arah lebih baik pun kita bisa menyimpulkan tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pembagian kue yang tidak merata pada saat capaian pertumbuhan yg relatif baik enam tahun terakhir ini.

Selain permasalahan kesenjangan pendapatan, masih adanya permasalahan lain terkait pencapaian kinerja perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir antara lain sektor yang mendrive pertumbuhan ekonomi selama enam terakhir,  kemiskinan yang tak teratasi, angka pengangguran yang tidak menunjukkan perbaikan dan munculnya gejala deindustrialisasi. Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi sebuah parameter untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah ini adalah sebuah prestasi, apakah pertumbuhan yang dimaksud oleh pemerintah adalah pertumbuhan yang berkualitas dan atau sebaliknya. Harusnya pemerintah tidak dibutakan hanya dengan melihat dan mementingkan angka pertumbuhan ekonominya saja, akan tetapi juga harus sangat memperhatikan kualitas pertumbuhannya.

“Rendahnya Kontribusi Sektor Pertanian“
Secara rata-rata enam tahun terakhir sektor pertanian hanya mampu berkontribusi 8,7 persen tiap tahunnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan porsi rata-rata sektor ini dalam komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) juga hanya sebesar 13,8 persen setiap tahunnya. Angka ini berbeda relatif cukup jauh dibandingkan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu menyumbang PDB rata-rata 17,1 persen tiap tahunnya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 19,4 persen setiap tahunnya. Padahal jika kita merujuk pada data yang dirilis oleh BPS, sektor pertanian selama enam tahun terakhir mampu menyerap rata-rata 42,5 persen tenaga kerja dan sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya mampu menyerap 20,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masayarakat Indonesia masih menjadikan tumpuan hidupnya di sektor pertanian dan sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah penduduk indonesia sebesar 52 persen tinggal di pedesaan juga menguatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Nah, bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi enam tahun terakhir yang diklaim baik oleh pemerintah ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan sedangkan disisi lain sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup hanya mampu memberikan kontribusi rendah terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi serta ditambah fakta bahwa, sebagaimana data kemiskinan yang dirilis BPS, kurang lebih 65 persen penduduk miskin berada pedesaan. Rendahnya kontribusi sektor pertanian ini dalam PDB dan pertumbuhan ekonomi serta ada fakta-fakta diatas mengisyaratkan bahwa rendahnya kemampuan pertumbuhan ekonomi enam terakhir ini dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah pertumbuhan sektor pertanian enam terakhir ini yang relatif stagnan dan hanya mampu bertumbuh rata-rata 3,5 persen tiap tahunnya. Padahal sektor pertanian kita belum mencapai titik optimal dan struktur perekonomian kita yang seharusnya masih terus mendorong penguatan sektor pertanian (tradeable). Kondisi di sektor pertanian ini merupakan kegagalan pemerintah dalam memenejemen perekonomian dan buah hasil kegagalan pemerintah yang hanya mementingkan angka pertumbuhan saja tanpa memperhatikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Akibatnya kue perkonomian hanya dinikmati oleh segelintir orang dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang mayoritas berada di pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

“Lampu Kuning Industri Pengolahan“
Cerita yang tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian juga terjadi di sektor industri pengolahan atau manufaktur. Ditengah-tengah harusnya Indonesia berada dalam tahap pematangan insdustrialisasi, yang terjadi enam tahun terakhir ini malah menunjukkan gejala deindustrialisasi di sektor manufaktur kita. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan dari tahun ke tahun terus tergerus. Pada tahun 2004 kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan sebesar 36,51 persen, pada tahun 2005 sebesar 22,78 persen, tahun 2006 sebesar 23,49 persen, tahun 2007 sebesar 20,72 persen dan setelah tahun 2007 dibawah 20 persen (tahun 2008 sebesar 16,53 persen, tahun 2009 sebesar 12,58 persen dan tahun 2010 sebesar 19,16 persen). Selain kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga terus tergerus, pertumbuhan sektor manufaktur juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Tahun 2004 sektor manufaktur masih mampu mengalami pertumbuhan sebesar 6,38 persen, sedangkan kurun waktu tahun 2005 – 2010 sektor manufaktur   hanya 4 persen (rata-rata) setiap tahunnya. Kondisi gejala deindustrialisasi ini juga dapat dilihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Dalam tahap pematangan industrialisasi seharusnya kontribusi sektor manufaktur masih bisa bertumbuh hingga mencapai 35- 40 persen, akan tetapi di enam tahun terakhir ini malah mengalami kondisi sebaliknya. Pada tahun 2004 kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebesar 28,37 persen dan selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2010, sektor manufaktur secara rata-rata hanya berkontribusi sebesar 27 persen. Kondisi-kondisi inilah yang bisa kita lihat sebagai sebuah indikasi deindustrialisasi yang dihadapi oleh sektor manufaktur kita.

Melihat kondisi manufaktur enam tahun belakangan, krakteristik sektor manufaktur yang padat karya serta sektor manufaktur merupakan salah satu sektor terbesar (selain pertanian dan perdagangan,hotel dan restoran) dalam penyerapan tenaga kerja, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi selama enam tahun ini tidak mampu meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dan apabila kondisi ini terus dibiarkan oleh pemerintah, sudah sangat menjadi mungkin manufaktur kita benar-benar mengalami deindustrialisasi dan akan berujung pada collapse sektor manufaktur kita.

Kondisi sektor manufaktur yang memprihatinkan ini merupakan sebuah sinyal “lampu kuning” bagi pemerintah, sinyal yang mengisyaratkan bahwa pemerintah harus semakin was-was dan hati-hati dalam mengelola perekonomian dan jangan hanya mementingkan pencapaian-pencapain angka semu (pertumbuhan). Sinyal lampu kuning ini diperkuat dengan menjamurnya produk-produk impor di pasar domestik, latahnya kebijakan impor pemerintah dibeberapa jenis komoditas serta akan dan telah diberlakukannya Free Trade Area (Cina Asean Free Trade Area yang telah diberlakukan dan rencana free trade area lainnya yang akan diberlakukan di tahun-tahun yang akan datang) .Inikah prestasi yang dibangga-banggakan oleh pemerintah (SBY) atas pencapaian pertumbuhan ekonomi enam tahun terakhir ini.

“Setengah penganggur terus meningkat“

Melihat data yang dirilis oleh BPS, jika melihat angka pengangguran yang terus mengalami penurunan tiap tahunnya, bisa dikatakan pemerintah berhak untuk mengklaim berhasil mengurangi pengangguran. Klaim ini menjadi tidak berarti jika kita membandingkan angka pengangguran tadi dengan jumlah angka setengah menganggur (setengah pengangguran) dan juga jika kita membandingkan definisi bekerja dan setengah pengangguran dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut BPS, pekerja/karyawan adalah mereka yang bekerja untuk memperoleh upah/gaji atau membantu orang lain untuk mendapat keuntungan sekurang-kurangnya satu jam sehari dalam seminggu sebelum pencacahan, yang artinya penganggur adalah mereka yang tidak bekerja dan bekerja dibawah satu jam dalam seminggu. Pertanyaan yang timbul, apa mungkin pekerja yang hanya bekerja minimal satu jam seminggu bisa dikatakan sejahtera dan dikatakan bekerja. Kemudian, Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Seharusnya angka setengah pengaguran inilah yang harus dijadikan pemerintah untuk mengklaim kinerjanya berhasil, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka setengah pengagguran ini lebih nyata dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dibandingkan definisi bekerja BPS yang memberikan kondisi semu yang seolah-olah kesejahteraan masyarakat meningkat dengan penurunan pengangguran.
Merujuk pada data yang dipublikasikan P2E LIPI, data menunjukkan bahwa ditengah-tengah penurunan angka pengangguran terbuka yang selalu diklaim dan dibanggakan pemerintah sebagai suatu keberhasilan, kita juga bisa melihat angka setengah pengagguran yang terus meningkat setiap tahunnya. Angka-angka ini menunjukkan (terus meningkatnya angka setengah pengangguran) bahwa semakin banyak masyarakat yang bekerja dibawah 35 jam seminggu, yang artinya terjadi penurunan kesejahteraan akibat penururan jam kerja (peningkatan setengah pengagguran). Data ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan selama ini yang dikalim baik oleh pemerintah tidak mampu meningkatakan kesejahteran, bahkan sebaliknya. Indikasi terlihat dengan peningkatan jumlah setengah pengagguran setiap tahunnya, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi selama ini tidak mampu mendorong peningkatan kuantitas masyarakat yang bekerja diatas 35 jam seminggu. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi enam tahun terakhir ini tidak mampu mensejahterakan rakyat dan tidak berkualitas.

“Gaji/Upah di Sektor Pertanian dan Manufaktur Masih Dibawah Nasional”
Sektor pertanian dan manufaktur merupakan sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tertinggi dalam perekonomian, dimana dalam kurun waktu enam tahun terakhir kedua sektor ini rata-rata menyerap 54,7 persen tenaga kerja. Akan tetapi rata-rata penghasilan kedua sektor ini dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2011 masih dibawah rata-rata penghasilan nasional. Dalam kurun waktu tersebut, upah/gaji di sektor pertanian rata-rata masih kurang lebih Rp. 1.200.000 per bulannya dan manufaktur rata-rata R. 1.300.000, masih dibawah rata-rata upah/gaji nasional padahal kedua sektor ini mampu menyerap tenaga kerja diatas 50 persen tiap tahunnya. Dan pertumbuhan gaji/upah bulanan di sektor pertanian pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2008 hanya sebesar 33,7 persen dan sektor manufaktur 4,5 persen, jauh dibandingkan pertumbuhan nasional yang sebesar 39,62 persen dan sektor perdagangan/hotel/restoran sebesar 77,08 persen.

Melihat angka-angka diatas,upah/gaji sektor pertanian dan manufaktur yang masih jauh dari rata-rata nasional dan pertumbuhan gaji/sektor sektor pertanian dan manufaktur, kita dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama enam tahun terakhir ini relatif baik dan bagus tidak mampu mendrive peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan “kue” pembangunan ekonomi. Kondisi ini merupakan buah hasil dari sebuah kebijakan ekonomi pemerintah yang hanya lebih mementingkan pencapaian angka pertumbuhan dibandingkan kualitas pertumbuhannya serta pemerataan kue pembangunan. (ras)