Sumber Foto : Detik.com, okezone.com dan kompas.com

Melihat pemberitaan di media minggu-minggu terakhir ini,saya iseng menuliskan beberapa ide pemikiran yang muncul dalam pikiran saya terkait pemberitaan tersebut. Pemberitaan-pemberitaan tersebut menurut saya cukup sangat-sangat menyedot perhatian masyarakat luas belakangan ini. Ada beberapa hal yang ada di dalam pikiran saya, yakni :

KASUS MANOHARA

Terlepas dari konteks benar atau tidak kasus yang dialami manohara, ada beberapa point kesimpulan yang bisa kita ambil dari kejadian pemberitaan ini, yakni :

1. Pemirsa atau masyarakat yang menonton televisi atau membaca media cetak sungguh sangat mudah digiring kepada satu opini atau satu kesimpulan yang disodorkan oleh media belakangan ini (manohara dianiaya oleh pangeran klantan)
2. Kasus manohara mampu menyedot perhatian pemirsa sangat luas dan besar sehingga isu-isu lain tidak mampu mengambil proporsi di benak pemirsa,tidak hanya pemirsa, media televisipun terhipnotis dengan kasus manohara ini sehingga menggilir manohara untuk acara talkshow live di stasiun masing-masing dengan hanya menekankan kisah manohara.
3. Terlepas benar atau tidak yang dialami manohara, hal penting yang bisa saya petik dari kejadian ini adalah bahwa perlindungan negara terhadap warga negaranya di negeri tercinta ini masih memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Contohnya : masih banyak/terjadinya korban-korban TKI (pahlawan devisa) yang masih banyak mengalami penyiksaan di negeri orang,korban lumpur lapindo,dll

KASUS PRITA

Terlepas dari siapa yang benar, prita atau omni, ada beberapa point penting yang bisa kita ambil dalam pemberitaan ini, yakni :

1. Kasus yang dialami prita ini sangat erat dengan “perlindungan hak konsumen” kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masalah yang sangat besar atau kegagalan terkait sistem perlindungan hak konsumen di negeri ini. Ada masalah didalam pengawasan perlindungan hak konsumen. Hal yang paling sederhana untuk membuktikan bahwa adanya masalah atau kegagalan terkait “perlindungan hak konsumen” adalah “mengapa prita hanya menulis keluhannya kepada teman-temannya bukan ke YLKI atau lembaga pemerintah lainnya. Prita hanya menulis keluhannya hanya kepada teman-temannya, ini dikarenakan tidak ada sistem dan lembaga yang mampu memfasilitasi perlindungan hak konsumen prita terkait kasus yang dihadapinya. Dengan demikian kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa ada masalah besar atau kegagalan dalam perlindungan hak konsumen di negeri ini. Atau mungkin juga kita dapat mengatakan bahwa “perlindungan hak konsumen di negeri ini” NOL BESAR (simpulkan sendiri).
2. Melihat kasus prita (kasus hak konsumen terkait industri kesehatan), meningatkan kita pada beberapa kasus yang tidak jauh berbeda yang dialami oleh prita yakni kasus yang berkaitan dengan hak konsumen terkait produk pelayanan industri kesehatan. Seringnya terjadi kasus yang relatif sama ini menunjukkan bahwa (mungkin kita dapat menarik kesimpulan) adannya masalah besar di dalam sistem industri kesehatan negara kita, ada masalah di dalam melaksanakan kode etik kedokteran di negeri kita ini dan ada masalah terkait kualitas pelayanan produk jasa industri kesehatan di republik ini. Kasus prita ini tidak hanya sebatas masalah kecil, akan tetapi titik terang bahwa di depan sana ada masalah yang lebih besar lagi (Sistem industri kesehatan, kode etik kedokteran, perlindungan konsumen dan kualitas pelayanan kesehatan) yang akan dihadapi bangsa ini apabila aparatur negara (baik ekskutif maupun legislatif) tidak menyelesaikan masalah ini sampai kepada akar-akarnya. Kalau akar pemasalahan yang saya maksud tidak mampu diselesaikan oleh aparatur negara, jangan heran apabila ke depan masih banyak muncul prita-prita lain.

KASUS AMBALAT

Pelanggaran daerah teritorial wilayah laut yang dilakukan oleh Tentara Diraja Malaysia yang belakangan dilakukan di perairan ambalat (30 mei 2009) juga sedikit banyak menyita perhatian masyarakat yang menonton televisi maupun membaca media cetak. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari pemberitaan ini,yakni :

1. Pelanggaran wilayah laut yang dilakukan oleh tentara Malaysia tidak hanya sekali ini saja, menurut penuturan Kepala Staf TNI – AL Tedjo Edhy Purdijanto, sejak tahun 2007 sudah sebanyak 110 kali palanggaran yang dilakukan Malaysia di Ambalat.

“Yang kami laporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia pada tahun 2007 sebanyak 76 kali pelanggaran, tahun 2008 ada 23 kali pelanggaran, untuk tahun ini sudah 11 kali pelanggaran,” ujar Kepala Staf TNI-AL Tedjo Edhy Purdijatno di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2009..okezone.com)”

Melihat bukan hanya sekali dua kali provokasi yang dilakukan oleh Malaysia, bahkan hingga ratusan kali, menunjukkan bahwa ada maslah besar terkait “Jati Diri, Harga Diri dan Kedaulatan NKRI”. Tindakan provokasi yang dilakukan Malaysia ini sudah pada tahap “tidak lagi mengakui jati diri, harga diri dan kedaulatan NKRI”, ini harusnya menjadi masalah dan perhatian besar bagi bangsa ini.

2. Permasalahan Jati Diri Bangsa, Harga Diri Bangsa serta Kedaulatan NKRI menjadi masalah krusial dalam pemberitaan ini. Apalagi tidak hanya pelanggaran wilayah perairan yang dilakukan oleh Malaysia melainkan juga upaya-upaya Malaysia untuk sedikit demi sedikit mengklaim Budaya Bangsa ini. Melihat perlakukan Malaysia terhadap bangsa ini sudah sewajarnya bangsa ini marah dan memberikan sikap keras terhadap tindakan-tindakan tersebut (apalagi sudah tidak sekali-dua kali kejadiannya), akan tetapi realita yang kita hadapi adalah negara ini (yang diwakilkan oleh sikap pemerintah dan legislatif) lemah, lembek dan bahkan tidak mampu berbuat apa-apa. Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah dan legislatif kita hari ini menunjukkan bahwa posisi NKRI dimata internasional lemah, menunjukkan bahwa jati diri bangsa, harga diri bangsa dan kedaulatan NKRI tidak lagi menjadi salah satu skala prioritas yang harus dijunjung tinggi dan diperjuangan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini (pemerintah dan legislatif)

3. Sikap lemahnya dan lembeknya respon pemerintah dan legisltif NKRI akan kejadian ini menunjukkan bahwa sudah hilangnya jati diri bangsa, harga diri bangsa dan kedaulatan NKRI. Padahal para pendiri bangsa ini rela mengorbankan nyawa dan raganya untuk memperjuangkan harga diri dan jati diri bangsa, rela mengirbankan nyawa dan raga demi memperjuangkan kedulatan NKRI.

4. Sikap lemahnya bangsa ini terkait kasus ini melemahkan posisi NKRI di mata internasional dan di kancah politik internasional. Sehingga saat ini, saya merindukkan kembalinya “Sukarno” untuk memimpin republik ini sehingga Jati diri dan harga diri bangsa ini tidak dilemahkan oleh bangsa lain bahkan oleh bangsa sendiri dan Kedaulatan NKRI menjadi harga mati.

5. Melihat kondisi lemah dan lembeknya sikap pemerintah dan legislatif hingga saat ini, sangat memungkinkan saya untuk berspekulasi bahwa kejadian ini hanya sebuah “konspirasi menejemen isu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu hanya untuk kepentingan individu atau kelompok semata”, konspirasi untuk menggiring opini atau perhatian masyarakat sehingga melupakan isu-isu lain yang mungkin kalah penting. Siapa yang tau,,silahkan jawab sendiri.

6. Melihat lemahnya sikap negara ini terhadap perlakuan Malaysia di Ambalat, menjadi mungkin perairan ambalat mengalami nasib yang sama seperti sipadan ligitan. Dapat kita bayangkan bahwa berapa besar kerugian yang dialami oleh bangsa ini baik dilihat dari luas wilayah perairan, jati diri bangsa, posisi NKRI di kancah politik internasional, ekonomi, kedaulatan NKRI dan lain sebagainya.

KASUS ALUTSISTA

Melihat pemeberitaan banyaknya infrastruktur TNI (helicopter,pesawat hercules) yang rusak dan jatuh hingga memakan korban, ada beberapa hal penting yang bisa kita tarik dari pemebritaan ini :

1. Dibutuhkannya perawatan dan peremajaan Alutsista angkatan bersenjata kita, apalagi kalau tidak salah bahwa alutsista yang dimiliki TNI sekarang pada umumnya adalah peninggalan zaman orde lama. Dapat dibayangkan bahwa seberapa tuanya alutsista yang kita miliki.

2. Melihat kejadian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya kelemahan di TNI kita terkait perawatan dan peremajaan alutsista sehingga kedepan diharapkan pemerintah dan petinggi-petinggi TNI memiliki kepedulian terhadap perawatan dan peremajaan alutsista sehingga kedepan tidak terulang lagi kejadian-kejadian ini (memakan korban).