PENDAHULUAN

Korupsi yang dalam terminology ekonomi sering disebut transaction cost, policy cost atau administrative cost merupakan perilaku atau tindakan yang secara normative dilarang dan dibenci tetapi pada kenyataannya masih sering dilakukan, seringkali terjadi di berbagai negara yang perekonomiannya masih pada level berkembang dan atau miskin serta terjadi di negara-negara yang masih memiliki sistem birokrasi yang jauh dari baik, rapi serta efisien dan penerapan good governance masih jauh dari baik.

Permasalahan korupsi di Indonesia bukan lagi menjadi masalah baru bagi sistem hukum, pemerintahan dan ekonomi. Permasalahan korupsi semenjak orde lama hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius dihadapi oleh Indonesia di dalam rangka menjalankan roda pembangunan nasional baik dilihat dari perspektif ekonomi, social, politik, budaya maupun hukum. Indikasi permasalahan korupsi sudah ada sejak orde lama adalah salah satu pernyataan Bung Hatta empat puluh tahun silam yang menyatakan “Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya kita”[1].

Pada Zaman kabinet Burhanudin gerakan anti korupsi telah menangkap Mr. Djody Gondokusumo (mantan menteri kehakiman kabinet Ali I) karena dicurigai melakukan korupsi. Pada kabinet Ali II beberapa orang dituduh korupsi antara lain : Ir. Han Swie Tik, Lie Hok Thay, dan Mr. Ruslan Abdul Gani (Dawam Rahardjo, 1999).

Di zaman orde baru permasalahan korupsi yang diikuti konglomerasi segelintir orang atau kelompok semakin merajalela, hingga pada puncaknya terjadinya aksi besar-besaran penolakan atau pemprotesan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotime) di tahun 1998. Di orde reformasi hingga saat ini permasalahan korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dapat terlihat dari posisi peringkat korupsi atau peringkat CPI Indonesia (Corruption Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International (TI). Dalam kurun waktu 2001 hingga 2008 peringkat CPI Indonesia masih sangat buruk, yang dapat dilihat pada table dibawah. (more…)