“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today”

Beberapa minggu lalu saya menonton  iklan “sekolah gratis sd dan smp”,ada beberapa hal yang ingin saya tulis terkait iklan tersebut.
Melihat iklan tersebut mungkin sebagai salah satu bagian dari bangsa yang baik memberikan apresiasi kepada pemerintah maupun DPR RI yang telah berupaya merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dan salah satu bentuk pelaksanaannya adalah sesuai dengan iklan tersebut (itu juga kalau apa yang disampaikan oleh iklan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan)

Akan tetapi melihat angka anggaran APBN tahun 2009 pada pos belanja pemerintah berdasarkan fungsi (fungsi pendidikan),angka anggaran fungsi pendidikan masih jauh dari 20 persen (yang masih membingungkan saya formula yang digunakan pemerintah dan DPR sehingga 20 persen dari mana).

Kemudian yang perlu diperhatikan dan dikritisi adalah kemana saja anggaran 20 persen tersebut kemana saja dialokasikan dan apakah alokasi 20 persen tersebut sudah dialokasikan kepada pos-pos yang efektif dan efisien dalam kerangka mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Yang juga harus diamati dan diperhatikan adalah berapa besar proporsi pembagian 20 persen anggaran tersebut (apakah proporsi untuk pos-pos dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi beban masyarakat lebih besar dibanding pos-pos lain). Untuk itu dalam konteks anggaran pendidikan 20 persen,kita jangan sampai terjebaki hanya pada angkanya saja. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana angka-angka tersebut dialokasikan dan direalisasikan.

Kemudian yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan adalah besaran apa saja pada pos biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalani atau memperoleh pendidikan.

Menurut saya,porsi biaya uang sekolah tidak terlalu besar (relatif kecil) apabila dibandingkan dengan biaya pendukung pendidikan yang harus ditanggung masyarakat apabila mereka memutuskan untuk menyekolahkan anaknya. Kebutuhan pendukung yang dimaksud adalah biaya transportasi,biaya buku teks,biaya buku dan alat tulis serta biaya konversi yang harus ditanggung masyarakat apabila menyekolahkan anaknya dibanding disuruh bekerja atau seminimal-minimalnya membantu orang tuanya yang bekerja.

Biasanya biaya konversi ini yang menjadi pertimbangan berat dan besaran biaya yang relatif sangat besar apabila masyarakat (orang tua) dari golongan masyarakat rentan miskin, miskin dan sangat miskin memutuskan anaknya untuk sekolah. Permasalahan kemampuan ekonomi keluarga atau rumah tangga sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Kemudian ada satu hal penting lagi yang perlu diperhatikan dan dikritisi adalah mengapa program pendidikan gratis (keinginan kebijakan pemerintah) ini hanya sampai tingkatan SMP saja padahal struktur ekonomi NKRI yang semakin berubah dan berkembang membutuhkan calon-calon tenaga kerja yang seminimal-minimalnya lulusan SMU dan bahkan ada kecenderungan seminimal-minimalnya Diploma III. Tantangan perubahan struktur ekonomi ini terkait hubungannya dengan supply tenaga kerja harus mampu dijawab oleh pemerintah baik yang sekarang maupun yang akan datang.

Demikianlah beberapa hal yang terlintas dikepala saya ketika melihat iklan sekolah gratis di televisi. Kita semua berharap iklan tersebut tidak hanya menjadi jargon saja,akan tetapi dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh aparatur pemerintah baik dari pusat maupun hingga ke daerah. Semoga dengan kebijakan ini dapat menjadi titik awal keprihatinan dan perhatian pemerintah atas pentingnya pendidikan dalam rangka menjalankan pembangunan nasional,,semoga!!!

Depok,27 April 2009
Pondol Lily Gg.Madrasah
Kamar 09