Sembilan hari lagi akan tercatat sejarah baru di dalam catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia,  bangsa ini akan menentukan pilihannya pada tanggal 9 April 2009, tinggal sembilan hari pula rakyat Indonesia akan menentukan kemana arah bangsa ini di bawa selama 5 tahun ke depan melalui pilihan-pilihan yang akan mereka tentukan. Seharusnya pesta demokrasi lima tahunan ini, yang nantinya salah satu sejarah yang akan tercatat sebagai sejarah perjalanan bangsa ini,  harus di persiapkan dan dilaksanakan sebaikbaiknya, akan tetapi hingga kurang dari sembilan hari lagi menuju hari pencontrengan (9 April 2009) proses persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) masih jauh dari baik dan optimal. Hingga saat ini persiapan yang dilakukan oleh KPU masih mengalami banyak permasalahan-permasalahan, persiapan KPU masih carut marut.  Coba kita bayangkan event akbar sebesar ini,event demokrasi sebesar ini, KPU sebagai penyelenggara tidak mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.   Ketidaksiapan dan kecarut-marutan persiapan pemilu dapat kita lihat dari beberapa masalah yang muncul beberapa pekan terakhir ini, yakni :

1. Perubahan jadwal Rapat Umum beberapa hari sebelum dimulainya jadwal Rapat Umum
2. Kisruh DPT yang diindikasikan menggelembung dan banyaknya DPT fiktif di Jawa Timur
3. Ditemukannya seratus persen kertas suara DPRD di Karanganyer bermasalah (adanya tanda titik hitam, garis merah mirip contregan)
4. Sikap KPU yang menganggap bahwa kertas suara di karanganyer tidak bermasalah dan dianggap baik
5. Distribusi logistik pemilu yang masih berkisar 70 – 80 persen
6. Pemilu di dua Kabupaten di NTT (Flores Timur dan Lembata) diundur
7. Persiapan sistem TI KPU yang masih carut marut
8. Munculnya kasus-kasus DPT bermasalah di beberapa daerah
9. Munculnya kasus-kasus surat suara yang bermasalah di beberapa daerah
10. Munculnya Nama anggota TNI-POLRI di dalam DPT dibeberapa daerah

Beberapa permasalahan yang terangkum diatas hanyalah sebagian masalah yang tercatat dan masih banyak masalah-masalah teknis persiapan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketidaksiapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan munculnya berbagai masalah-masalah krusial sembilan hari menjelang pemilu ini akan menjadi akar permasalahan terhadap masalah besar yang akan timbul baik pada hari pencontrengan maupun pasca pencontrengan. Apabila masalah-masalah krusial dan sangat mendasar ini tidak segera diselesaikan dan disikapi dengan baik oleh KPU sebagai pihak penyelenggara maka sungguh sangat mungkin akan terjadi konflik horizontal di masyarakat pasca pencontrengan. Coba kita bayangkan apabila masalah DPT tidak hanya menggelembung di Jawa Timur, tetapi juga menggelembung di beberapa daerah lain atau sebagian besar daerah di Indonesia atau bahkan diseluruh Indonesia dan kemudian banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan penggelembungan DPT ini pada saat pasca pencontrengan (ingat ini ada pesta demokrasi = politik), sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kedepan (Penggelembungan DPT tidak diselesaikan dengan baik + ada yang merasa dirugikan = Konflik Horizontal). Ini baru satu permasalahan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang bisa menjadi stimulan untuk menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Coba kita bayangkan, proses pilkada yang banyak bermasalah di Indonesia (munculnya konflik pasca pilkada), yang bertarung dan berkompetisi (yang memiliki kepentingan) di dalam pilkada hanya beberapa orang saja bisa menimbulkan konflik di masyarakat, bagaimana dengan Pemilu tahun ini yang melibatkan ribuan bahkan ratus ribu orang yang memiliki kepentingan??Kemungkinan konfliknya sudah dapat dibayangkan.

Kita sebagai salah satu bagian dari bangsa ini berharap kemuingkinan-kemungkina di atas semoga tidak terjadi dan Pemilu tahun 2009 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi perjalanan bangsa yang masih bergelut di dalam kesulitan.