Di dalam isu desentralisasi, cara-cara pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah local atau daerah atau state menjadi sebuah isu yang menarik untuk diamati dan dicermati. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah local atau daerah didalam melakukan pembiayaan program ataupun kewajiban-kewajiban pelayanan public yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ada beberapa cara yang umum dilakukan oleh pemerintah local atau daerah didalam menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing, yakni antara lain ; pinjaman daerah, leasing atau penyewaan asset-aset daerah, kerjasama operasional, privatisasi, penerbitan obligasi dan lain sebagainya.

Penerbitan obligasi merupakan salah satu alternative yang banyak dipilih oleh beberapa pemerintah daerah negara-negara maju dan pemerintah daerah di negara-negara berkembang. Berdasarkan berbagai pengalaman beberapa daerah (baik negara maju maupun negara berkembang), penerbitan obigasi daerah (municipal bond) pada umumnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayan pelayanan public lainnya. Umumnya penerbitan municipal bond diberbagai negara diperuntukkan untuk membiayai pembangunan jalan tol, sekolah, rumah sakit, jembatan, lapangan parkir dan berbagai infrastruktur pelayan public lainnya.

Penerbitan obligasi daerah (municipal bond) merupakan satu alternative yang cukup baik untuk pemerintah local/daerah di dalam mengumpulkan dana di dalam menutupi deficit pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun program-program daerah lainnya. Dengan menawarkan municipal bond di pasar modal, pemerintah akan lebih mudah untuk memperoleh dana pembiayaan (yang juga dapat kita katakan pinjaman) dan relative merupakan pinjaman yang bersifat unconditional loan/debt. Dana pinjaman dari public melalui municipal bond tidak memberikan conditional yang harus diikuti oleh pemerintah daerah kecuali suku bunga obligasi (interest rate) dan masa jatuh tempo (maturity). Penerbitan obligasi lebih baik dan disukai dibandingkan melakukan pinjaman ke pemerintah pusat atau lembaga keuangan lainnya, yang pada umumnya memberikan conditional atau pra-syarat yang harus diikuti oleh pemerintah local atau daerah.

Diberbagai negara, khususnya di Amerika Serikat, penerbitan municipal bond sudah menjadi salah satu alternative yang cukup baik bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan pembiayaan pembangunan maupun program-program pelayanan public lainnya (pembiayaan deficit proyek pembangunan). Pada umumnya, penerbitan municipal bond tersebut sangat didominasi tujuan untuk pembangunan infrastruktur; seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dan pelayanan-pelayanan public lainnya. Penerbitan obligasi tersebut selalu diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan yang bersifat potensial untuk memacu produktifitas daerah dan peningkatan pelayan public.

Penerbitan municipal bond juga pada umumnya untuk membiayai proyek yang sifat jangka waktunya long-term (jangka panjang), biasanya kurun waktu minimal pembangunan yang membutuhkan waktu 5 – 10 tahun. Dan seringkali juga penerbitan obligasi daerah dikhususkan dan idealnya kepada pembangunan atau pelaksanaan program daerah yang bersifat dapat menghasilkan tambahan pada penerimaan daerah, ini dimaksudkan agar daerah juga memiliki kemampuan penerimaan pendanaan untuk melakukan pembayaran bunga obligasi dan pembayaran nilai pokok obligasi pada saat waktu jatuh tempo.

Dilihat dari jaminan dan kemungkinan gagal bayar (default), municipal bond yang diterbitkan oleh pemerintah daerah cukup menguntungkan investor karena pemerintah daerah tidak mungkin (kecil kemungkinannya) mengalami gagal bayar (default) dibandingkan oleh obligasi swasta yang resiko defaultnya lebih besar. Besar kemungkinan penjadwalan ulang jatuh tempo yang sering terjadi di dalam penerbitan obligasi daerah dibandingkan resiko default.

Tax-Exempt Municipal Bond

Pengalaman di berbagai negara penerbitan obligasi daerah (municipal bond) sering dikuti dengan pembebasaan pajak penghasilan (Income Tax-Exempt). Pembebasan pajak ini, pada umumnya ditujukan untuk menjadi factor yang mendorong calon investor atau pembeli obligasi pemerintah daerah agar berminat untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh daerah. Pembebasaan pajak pada saat penerbitan municipal bond merupakan salah satu cara insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor apabila memiliki obligasi daerah. Selain bertujuan sebagai insentif, pembebasan pajak tersebut juga berfungsi untuk memberikan value yang lebih baik kepada investor sebagai kompensasi bunga obligasi daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga obligasi korporasi atau swasta.

Kebijakan pembebasan pajak pendapatan pada saat penerbitan obligasi daerah banyak dijalankan oleh negara-negara yang menerbitkan obligasi daerah (khususnya Amerika Serikat), akan tetapi muncul perdebatan dan perdebatan ini juga harus menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah daerah sebelum melakukan penerbitan obligasi daerah. Perdebatan yang terjadi adalah terkait dengan efisiensi pemberian insentif pajak terhadap obligasi daerah yang dilihat dari seberapa besar cost dan benefit yang dapat diperoleh dengan melakukan kebijakan pembebasan pajak tersebut.

Di dalam mengambil kebijakan pembebasaan pajak tersebut, pemerintah daerah sudah dapat memperhitungkan berapa besar cost dan benefit yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah apabila memberikan kebijakan pembebasan pajak penghasilan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah sudah menganalisa dan menghitung berapa besar benefit yang dapat diperoleh jika obligasi daerah yang diterbitkan bersifat tax-exempt bond dan taxable bond serta dihitung dari berapa besar pajak yang seharusnya diterima apabila obigasi daerah yang diterbitkan bersifat taxable. Analisa dan penilaian tersebut pada intinya harus mencakup pada nilai proyek yang hendak didanai obligasi, nilai yang diperoleh dari proyek setelah selesai, nilai tambah proyek, nilai obligasi, pajak dan biaya obligasi. Idealnya penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan municipal bond adalah benefit yang diperoleh dengan penghapusan (secara keseluruhan) lebih besar dibanding benefit yang diperoleh apabila taxable bond. Akan tetapi yang menjadi point paling penting dalam kebijakan pembebasan pajak penghasilan di dalam penerbitan obligasi daerah adalah tujuan dan landasan penerbitan kebijakan tersebut.

Di banyak negara, kebijakan pembebasan pajak penghasilan tersebut bertujuan agar obligasi yang diterbitkan pemerintah mampu bersaing kompetitf dibandingkan obligasi yang diterbitkan oleh swasta atau korporasi, mengingat beberapa hal terkait dengan penerbitan obligasi daerah yakni ; tingkat suku bunga obligasi daerah yang lebih rendah dibandingkan obligasi swasta, jangka waktu jatuh tempo yang relative lebih lama dibandingkan obligasi swasta (terkait value uang/dana investor sekarang dan yang akan dating) dan pertimbangan-pertimbangan investasi lainnya.

Hal-Hal Penting Terkait Municipal Bond

Didalam penerbitan municipal bond sebagai salah satu alternative pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah khususnya terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur public dan pelayanan-pelayan public, banyak hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerbitan obligasi daerah. Beberapa pengalaman di beberapa daerah yang menunjukkan keberhasilan penerbitan obligasi daerah dan ada juga yang menunjukkan kurang berhasilnya penerbitan obligasi daerah. Keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ; rendahnya permintaan obligasi daerah yang disebabkan rendahnya manfaat dan nilai yang diperoleh calon investor, kurang transparannya pemerintah sebagai penerbit obligasi, future value yang kurang menjanjikan bagi investor, belum populernya pasar obligasi di pasar modal domestic, pengetahuan masyarakat yang minim terkait dengan obligasi daerah dan berbagai factor-faktor lainnya.

Permasalahan transaparansi pemerintah terkait dengan potensi dan kemapuan membayar pemerintah sebagai penerbit obligasi sangatlah berperan penting di dalam meningkatkan kepercayaan dan minat calon investor. Banyak kegagalan yang terjadi akibat kurang transparannya pemerintah sebagai penerbit obligasi dan akibat kekurang transparan tersebut seringkali pemerintah (kasus kurang berhasilnya municipal bond) melakukan penjadwalan ulang lagi pembayaran jatuh tempo sehingga yang dirugikan kedua-duanya (pemerintah dan investor).

Permasalahan penjadwalan ulang jatuh tempo sering kali menjadi pemicu kurang berhasilnya penerbitan obligasi daerah, untuk itu sebaiknya daerah yang hendak sebelum menerbitkan obligasi sudah menganalisa dan menghitung dengan cermat kapasitas dan kemampuan daerah di dalam melakukan pembayaran sehingga masalah penjadwalan ulang tidak terjadi. Permasalahan penjadwalan ulang ini sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintah selaku penerbit obligasi.

Permasalahan nilai uang/dana yang dikeluarkan oleh investor baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang harus menjadi perhatian penting pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi sehingga penerbitan obligasi tersebut berhasil. Ini sangat penting dikarenakan calon investor adalah pelaku ekonomi yang rasional yang selalu memperhitungkan nilai uang sekarang dan yang akan datang (present dan future value) di dalam mengambil keputusan berinvestasi dan ini juga perbandingan manfaat yang akan diterima calon investor apabila mereka memutuskan berinvestasi baik di obligasi pemerintah maupun di investasi lain (opportunity benefit). Dengan kata lain, nilai suku bunga (pricing municipal bond) dan rentang jatuh tempo juga menjadi poin penting di dalam menerbitkan obligasi sehingga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tetap kompetitif dengan obligasi lain di pasar modal….(bersambung…)