Anggaran Berbasis Kinerja

Oleh : Robby A. Sirait

Akuntabilitas anggaran merupakan suatu persoalan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan angaran sehingga pemerintah sebagai pelaksana anggaran dapat diawasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dana anggaran untuk pencapaian output yang diharapkan dalam anggaran. Akuntabilitas anggaran meliputi penyusunan anggaran secara detail, mulai dari program apa yang akan dikerjakan, berapa besar biaya yang digunakan serta bagaimana hasil dari proses program yang dikerjakan (output). Akuntabilitas anggaran sangat erat hubungannya dengan performance budgeting, dengan arti kata lain kita dapat mengukur seberapa baik kinerja anggaran yang telah disusun dan direalisasikan (akuntabilitas anggaran). Ada beberapa hal (struktur) yang perlu dilakukan atau diperhatikan dalam penerapan performance budgeting yakni :

Pertama, Information base. Information base ini merupakan suatu mekanisme menjelaskan secara detail mengenai pengeluaran pemerintah dalam anggaran, penjelasan tersebut meliputi informasi keuangan (expenditure) yang tidak hanya sekedar dokumentsi pembayaran tetapi informasi yang lebih terperinci tentang pengeluaran yang telah dilakukan pemerintah, narasi pengeluaran serta berapa persen tingkat penyelesaian dengan pengeluaran tersebut. Kedua, Analytical Techniques. Teknik analisa ini menjelaskan suatu analisa proyek dengan melakukan kalkulasi yang lebih eksplisit dan tidak hanya sebatas perhitungan yang bersifat intuitif, experiental dan subjektif. Teknik ini meliputi plan of work, cost accounting dan operation research. Ketiga, Interaction among budget actor’s. Interaksi ini menjelaskan bahwa harus terjadi interaksi antar pelaku yang berkaitan dengan penyusunan anggaran baik legislatif, pemerintah daerah dan pelaksana anggaran sehingga seluruh yang berkepentingan dengan anggaran tersebut dapat menilai performa anggaran. Dengan interaksi ini juga diharapkan pelaksanaan anggaran dilakukan langsung oleh daerah yang bersangkutan (wilayah tempat pelaksanaan program anggaran) sehingga pencapaian performa dapat dicapai secara fleksibel dan optimal. Kempat, Spending Criteria. Spending criteria menjelaskan bahwa dalam penganggaran harus ada pengukuran efisiensi antara input dan output, perhitungan ini tidak hanya memperhitungkan biaya saja tanpa memperhatikan benefit dari output atau sebaliknya tetapi harus harus kedua-duanya sehingga mekanisme control dan pencapaian program (anggaran) tercapai.

Melihat dari keempat struktur diatas, penerapan performance budgeting sangata erat hubungannya dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang berkaitan dengan penyusunan serta pelaksanaan anggaran (pemerintah, legislative dan pelaksana langsung anggaran), ketersedian data dan validitas data sebagai dasar untuk melakukan penganggaran dan penilaian kinerja serta political will dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan anggaran. Untuk kasus anggaran di Indonesia, performance budgeting masih sangat sulit diterapkan. Ini dikarenakan, masih banyaknya pengambil kebijakan melakukan penganggaran hanya dengan dasar intuisi, pengalaman serta subjektifitas. Selain itu, political will yang masih diragukan serta ketersedian dan validitas data yang masih buruk.

Penerapan performance budgeting ditingkatan daerah (wilayah yang lebih kecil/tidak dari sentral) akan mampu memberikan hasil yang optimal dan signifikan dalam pencapaian output. Ini karena dengan wilayah yang lebih kecil (daerah), pengambil kebijakan lebih mengerti karakteristik wilayah serta penduduknya dan memiliki data yang lebih akurat dibanding pemerintah pusat. Apalagi dengan pemberlakuan otonomi daerah (desentralisasi fiskal) di Indonesia.