SEDIKIT MEMAHAMI KONSEPSI KORUPSI

Apa itu Korupsi : Pemahaman Tentang Konsepsi Korupsi

Secara umum korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau coruptus yang dalam bahasa Indonesia diturunkan menjadi kata korupsi yang berarti kebejatan ; ketidakjujuran ; tidak bermoral ; penyimpangan dari kesucian (The Lexicon Webster, 1978) Penyuapan ; Pemalsuan (Kamus Bahasa Indonesia, 1991) penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Hukum, 2002).[1]

Menurut pope (2000) dalam buku Confronting Coruption: The Element of National Integrity System mengutarakan bahwa permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian semua pihak dan bersifat global. Pope juga mengatakan praktik korupsi tidak terlepas dari system pemerintahan yang dijalankan oleh sebuah negara, biasanya praktik korupsi terjadi pada system pemerintahan yang berifat totaliter atau dictator. Akan tetapi praktik korupsi juga tidak tertutup terjadi pada suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, bahkan dengan system pemerintahan yang lebih demokratis mungkin akan memberikan peluang atau ruang yang besar terhadap praktik korupsi. Kondisi ini dapat kita lihat dan indikasikan pada “suburnya praktik korupsi” di Indonesia pasca tahun 1998, praktik korupsi setelah tahun 1998 di Indonesia semakin subur dan semakin meluas. Pra 1998 (masa orde baru) praktek korupsi dijalankan hanya oleh segelintir orang atau kelompok, setelah pasca 1998 dijalankan oleh banyak individu atau kelompok orang yang sejalan dengan berjalannya system pemerintahan yang lebih demokratis.

Klitgaard (1998) mengutarakan bahwa korupsi ada jika seseorang secara legal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Klitgaard menyebutkan korupsi adalah “perilaku yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi”

Penelitian Mauro pada tahun 1995,1997 dan 2004 yang ditulis di dalam artikelnya menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi serta korupsi memiliki korelasi negatif dengan besaran pengeluaran pemerintah terutama jaminan social dan pembayaran kesejahteraan public (social security and walfare payment). Menurut Mauro dalam artikelnya “Why Worry About Corruption” (1997) menyatakan bahwa korupsi yang terjadi dalam system birokrasi pemerintahan berhubungan langsung dengan alokasi penggunaan anggaran negara, sehingga anggaran yang harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan public tidak terjadi melainkan dialihkan ke kantong-kantong pejabat negara.

Dieter Frish mengatkan bahwa korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang negara dan menurunkan standar kualitas suatu barang dan jasa. Melihat kondisi praktik korupsi di Indonesia saat ini, praktik korupsi yang banyak terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Dan menjadi hal yang wajar apabila kualitas pelayanan dan penyediaan barang dan jasa publik memiliki kualitas standar yang rendah.

(more…)

SEDIKIT MENGANALISA

KORUPSI DAN EKONOMI DI INDONESIA

Survey Persepsi Pasar Bank Indonesia : Korupsi Menjadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan survey persepsi pasar (SPP) beberapa tahun terakhir, permasalahan korupsi menjadi salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat pada table dibawah ini. Survei Persepsi Pasar merupakan survei triwulanan yang dilaksanakan sejak Triwulan IV-2001 terhadap responden yang terdiri dari para ekonom, pengamat/peneliti ekonomi, analis pasar uang/modal serta akademisi. Responden dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Saat ini responden survey berjumlah sekitar 100 orang yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Bandarlampung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makasar, Manado dan Kendari. Pengumpulan data dilakukan melalui mail, faksimili maupun e-mail. Hasil survei disajikan dengan metode pooling (persentase responden yang menjawab paling banyak).

(more…)

PENDAHULUAN

Korupsi yang dalam terminology ekonomi sering disebut transaction cost, policy cost atau administrative cost merupakan perilaku atau tindakan yang secara normative dilarang dan dibenci tetapi pada kenyataannya masih sering dilakukan, seringkali terjadi di berbagai negara yang perekonomiannya masih pada level berkembang dan atau miskin serta terjadi di negara-negara yang masih memiliki sistem birokrasi yang jauh dari baik, rapi serta efisien dan penerapan good governance masih jauh dari baik.

Permasalahan korupsi di Indonesia bukan lagi menjadi masalah baru bagi sistem hukum, pemerintahan dan ekonomi. Permasalahan korupsi semenjak orde lama hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius dihadapi oleh Indonesia di dalam rangka menjalankan roda pembangunan nasional baik dilihat dari perspektif ekonomi, social, politik, budaya maupun hukum. Indikasi permasalahan korupsi sudah ada sejak orde lama adalah salah satu pernyataan Bung Hatta empat puluh tahun silam yang menyatakan “Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya kita”[1].

Pada Zaman kabinet Burhanudin gerakan anti korupsi telah menangkap Mr. Djody Gondokusumo (mantan menteri kehakiman kabinet Ali I) karena dicurigai melakukan korupsi. Pada kabinet Ali II beberapa orang dituduh korupsi antara lain : Ir. Han Swie Tik, Lie Hok Thay, dan Mr. Ruslan Abdul Gani (Dawam Rahardjo, 1999).

Di zaman orde baru permasalahan korupsi yang diikuti konglomerasi segelintir orang atau kelompok semakin merajalela, hingga pada puncaknya terjadinya aksi besar-besaran penolakan atau pemprotesan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotime) di tahun 1998. Di orde reformasi hingga saat ini permasalahan korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dapat terlihat dari posisi peringkat korupsi atau peringkat CPI Indonesia (Corruption Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International (TI). Dalam kurun waktu 2001 hingga 2008 peringkat CPI Indonesia masih sangat buruk, yang dapat dilihat pada table dibawah. (more…)